Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Pemerintah dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara merumuskan Perda yang Berpihak kepada UMKM

Harapan Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena itu disampaikan saat sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU, NTT, Jumat, 2 Desember 2022.

Sosialisasi yang dilakukan Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena itu bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI dan BPOM NTT.

Kegiatan sosialisasisosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan dihadiri oleh Bupati TTU, Drs. Juandi David, dan  Ketua Fraksi Golkar DPRD TTU, Dionisius Ulan.

Saat diwawancarai, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama Badan POM RI dan Badan POM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan pendampingan terhadap para pelaku UMKM dan masyarakat umum yang sedang bersiap terjun ke dunia usaha.

Hal ini bertujuan agar, UMKM lebih siap menyeleksi barang sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan POM.

Ia mengapresiasi pertumbuhan UMKM di Kabupaten TTU yang masuk dalam kategori paling banyak di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal ini menandakan bahwa, wirausaha di Kabupaten TTU berkembang sangat bagus dan lebih siap menghadapi standar Badan POM.

"Sehingga dengan kegiatan ini lebih banyak UMKM yang mengetahui standar untuk membuat produk obat tradisional maupun makanan minuman olahan lokal di TTU, dan lebih siap untuk memenuhi standar Badan POM," ungkapnya.

Pemerintah pusat, kata Melki, memberikan perhatian serius terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Perhatian ini diberikan untuk mendorong stabilitas ekonomi di tengah gejolak ekonomi global.

Ia mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan politik yang menguntungkan para UMKM agar tetap eksis.

"Setiap produk namanya UMKM itu pasti ada kurang lebihnya. Tapi dengan pendampingan Badan POM Kupang, Dinas Kesehatan TTU, kemudian ditopang oleh kebijakan politik Bupati dan DPRD, contohnya ada keputusan dalam Perda yang mengatakan, pesta nikah, pesta agama, pesta pemerintah, pesta adat, kota dorong pemberlakuan pangan lokalnya itu misalnya 10 sampa9 20 persen," bebernya.

Kebijakan ini, bagi Melki, membuat pangan lokal dan UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tetap eksis meskipun di masa-masa sulit. (tribunnews.com)