Kabargolkar.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka persiapan pemilihan umum tahun 2024.

Kunjungan kerja dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yakni di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Langkat, Senin (13/3).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI ini mengatakan, sesuai UU Dasar 1945 dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dimana pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. "Jadi, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu tidak memenuhi syarat yang cukup atau dalam bahasa hukum yurisdiksi absolut, artinya pengadilan mengambil keputusan diluar ranah dan kewenangannya, itu artinya keputusannya tidak mengikat," ujar Doli seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (14/3).

Lebih jauh dikatakan Doli, bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) teruslah bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Kedatangan saya, ingin memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai jadwal, jadi tetaplah jalankan tugas-tugas tersebut," katanya.

Nah sekarang ini, dinamika politik sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena, ada saja aturan yang berubah-ubah, sehingga dirasakan sangat jauh berbeda. "Kita tahu, pemilu kali ini sangat tinggi dinamikanya, aturan berubah-ubah, seperti perubahan daerah pemilihan (dapil) hingga adanya putusan PN Jakarta Pusat yang mencengangkan," terangnya.

Kita berharap pemilu berjalan dengan baik dan berkualitas. Untuk menghadirkan pemilu berkualitas tersebut, tentu penyelenggara pemilunya juga harus berkualitas. "Demi menghadirkan penyelenggara pemilu yang berkualitas, tentu tak terlepas dari dukungan kesejahteraan yang harus diperoleh," pungkasnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung disambut Ketua KPU Kabupaten Langkat Sopian Sitepu dan Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Husni Laily. Hadir juga dari jajaran KPU Langkat yakni PPK, PPS dan Pantarlih. Sedangkan dari jajaran Bawaslu hadir Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). (elshinta.com)