Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, selain mendorong negara-negara ASEAN mengadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang, KTT juga bisa secara rinci menjabarkan langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan pada lingkup ASEAN untuk memberantas TPPO tersebut.

Christina menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, selama kurun waktu 1 tahun (2022-2023) ada sekitar 1.800 WNI yang menjadi korban TPPO dan sebagian besar dibawa ke Thailand, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja dan Vietnam.

“Dengan data ini saja rasanya KTT ASEAN memang jadi momentum yang sangat tepat untuk membahas hal ini secara mendalam dan langkah-langkah tindak lanjut apa yang bisa dilakukan ke depan di tingkat ASEAN. Jadi bukan hanya sekadar adopsi dokumen tapi rumusan konkret dan teknis yang bisa dilakukan,” lanjutnya.

Anggota Badan legislasi (Baleg) DPR RI juga menyampaikan bahwa ketika persoalan TPPO menjadi isu bersama di tingkat ASEAN, maka akan memudahkan upaya ke depan dalam memberantas TPPO, khususnya di lingkungan negara-negara ASEAN.

“Perhatian Presiden Jokowi sudah jelas, dan kita makin optimis perang terhadap TPPO bisa menjadi makin baik dan maksimal,” ujar Legislator Dapil Jakarta II itu menutup pernyataan resminya.