Kabargolkar.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Asahan dalam rangka persiapan Pemilu 2024 yang dipusatkan di GOR Rambate Rata Raya Kisaran, Selasa (6/6/2023).

“Alhamdulillah, dua bulan setengah dari 20 bulan tahapan Pemilu 2024 sejak 12 Juli 2022, baik penyelenggaraan oleh KPU dan pengawasan oleh Bawaslu berjalan lancar,” ungkap Doli panggilan akrab Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Dijelaskan Doli, berjalan lancarnya tahapan Pemilu itu tidak terlepas melalui koordinasi yang baik KPU, Bawaslu dan support dari pemerintah serta DPR yang mempercepat pembentukan peraturan KPU maupun Bawaslu.

Disinggung adanya insentif maupun asuransi bagi penyelenggara Pemilu dalam sambutannya, politisi Partai Golkar ini mengiyakan. Menurut Doli, Komisi II memberi perhatian khusus kepada penyelenggara terutama penyelenggara ad hoc. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, ada 860 lebih penyelenggara meninggal karena beban kerja terlalu besar.

Karenanya, lanjut Doli, harus diberikan kenyamanan kepada penyelenggara dalam bekerja seperti honor dinaikkan. “Dari beberapa kali pemilu, gaji penyelenggara tetap sebegitu gitu saja tidak pernah naik. Sekarang gaji mereka secara nasional sudah mendekati UMR. Seperti gaji KPPS dari Rp 400 ribu kini menjadi Rp 900 ribu. Naik lebih dua kali lipat, dan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah,” ujarnya.

Karena gaji saja tidak cukup, kata Doli, maka kenyamanan lainnya adalah asuransi. Belajar dari penyelenggara yang disebut pahlawan demokrasi yang meninggal tidak diketahui bagaimana nasib mereka selanjutnya.

“Kita berharap dengan adanya asuransi, mereka merasa nyaman dalam bekerja sehingga bisa fokus sebagai penyelenggara,” ucapnya.

Terkait permasalahan itu, Doli menyebut belum tuntas dibahas. Namun, pihaknya tetap mendorong agar anggarannya ditampung pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah melalui kementerian keuangan belum mendeadline usulan ini.

Doli menambahkan, meski belum disetujui pihaknya terus mendorong agar usulan mereka bisa terealisasi. Menurutnya, ada cara yakni mengacu pada Inpres tahun 2019, yang menyebutkan setiap institusi memperhatikan asosiasi pekerja kepada pegawainya.

Pihaknya sudah ketemu dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu menyangkut masalah tersebut. Bahkan, sudah ada surat dari Mendagri agar pemerintah daerah memperhatikan anggaran asuransi dimaksud.

“Kita dorong supaya asuransi dicover APBD. Kedatangan kita juga untuk bertemu Bupati dan DPRD Asahan guna membicarakannya,” katanya.

Kunker dihadiri Bupati Asahan diwakili Staf Ahli M Yusuf, Ketua KPUD Asahan Hidayat SP beserta jajarannya, Ketua Bawaslu Asahan Khomaidi Hambali Siambaton bersama komisioner lainnya, serta undangan lainnya.

Informasi diperoleh, selain kunker Ahmad Doli Kurnia Tanjung ke Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai, direncanakan juga melakukan kegiatan sosialisadi ATR BPN, program Ombudsman RI dan melakukan kegiatan sosialisasi pemilih cerdas di desa-desa di Asahan serta dibarengi penyantunan anak yatim.