kabargolkar.com - Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,8 kilometer.

Pembangunan jalan tol ini, akan menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk ke berbagai daerah di Badung dan Denpasar. Pembangunan jalan tol tersebut juga akan memberikan kemudahan akses kepada angkutan barang/logistik yang melalui jalan poros nasional dari Jawa, Bali dan NTB, sehingga bisa dikembangkan menjadi salah satu pusat logistik nasional.

Penegasan itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja pada rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Bali masa persidangan II Tahun Sidang 2023 digelar Senin (12/6/2023).

Rapat paripurna tersebut membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Bali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, beserta anggota DPRD Bali. Sementara dari eksekutif hadir langsung Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Juru bicara Fraksi Golkar Rawan Atmaja mengatakan, jalan tol Gilimanuk-Mengwi akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi di Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah.

Infrastruktur tersebut bisa memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Gilimanuk ke kawasan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita).

Sehingga bisa meningkatkan konektivitas sekaligus melahirkan lebih banyak lagi destinasi wisata di kawasan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah, seperti di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan.

“Pembangunan tersebut dipastikan akan berdampak positif pada penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Fraksi Golkar juga mengusulkan pemberian bantuan untuk Desa Adat disesuaikan secara proporsional dengan jumlah Banjar Adat dan/atau jumlah Krama Adat.

Pada saat ini bantuan diberikan secara merata, sehingga Desa Adat yang jumlah Banjar Adat/krama Adatnya sedikit, sering kesulitan saat membuat pelaporan karena menerima bantuan terlalu besar.

“Desa Adat yang Banjar Adat/Krama Adatnya besar merasakan nilai bantuan untuk Desa Adat sangat kurang,”pungkasnya.