“Kami optimis Indonesia bisa menyelesaikan persoalan TPPO di kawasan ASEAN,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Dia menjelaskan, Indonesia dalam forum-forum ASEAN, sudah mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam penindakan TPPO, baik dalam pencegahan melalui keimigrasian maupun penegakan hukum.

Selain itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan bersama-sama, mulai dari perekrutan hingga pengiriman, khususnya tenaga kerja ke luar negeri.

“Pemerintah Indonesia melalui kementerian telah membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Semoga berbagai kesepakatan yang ada, dapat berjalan dengan baik,” katanya. 

Politisi Partai Golkar ini menekankan, Komisi I terus mendukung pemerintah melalui mitra kerja, terkait anggaran yang berkaitan dengan upaya pencegahan TPPO.

Dave Laksono mencontohkan mitra Komisi I, diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Luar Negeri. Dukungan itu dalam bentuk upaya untuk mengidentifikasi siapa pelaku dan mengidentifikasi korban masyarakat Indonesia yang terperangkap dalam sindikat perdagangan manusia.

Dia juga mengimbau para diaspora agar harus lebih hati-hati dan bisa membantu untuk menolong, jika menemukan kasus atau indikasi TPPO.

“Segera melaporkan ke aparat setempat atau kantor perwakilan,” ucapnya. 

Indonesia memegang keketuaan ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia merupakan kali kelima, sejak organisasi itu didirikan pada 8 Agustus 1967.

Keketuaan ASEAN tahun 2023 mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat di kawasan dan dunia.