Kabargolkar.com - Anggota Parlemen DPR RI asal Partai Golkar Soebagyo menyoroti, tiga tokoh
senior Partai Golkar menyatakan menolak adanya gerakan kelompok mengatasnamakan partai berlambang beringin untuk diadakannya Munaslub. Di mana, Munaslub tersebut ingin menyingkirkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Merespon hal tersebut, Waketum Partai Golkar Firman Soebagyo mengapresasi sikap para tokoh tersebut. Menurutnya, sudah seharusnya kader-kader partai dapat meniru cara teladan dari tiga tokoh tersebut dalam merawat partai Golkar.

“Sudah seharusnya kalau ada pimpinan tertinggi partai sedang menghadapi cobaan seharusnya semua elemen partai harus ikut memberikan support dan memberi dukungan moral sebagai bentuk empati kader partai kepada pimpinanya dan ini pernah dilakukan kader PG ketika Ketum Akbar Tandjung dilanda kasus Bologate?!,” kata Firman dalam keterangan persnya, dikutip Senin (7/8/2023).

Anggota Komisi IV DPR ini pun sangat menyayangkan, justru terjadi saat ini malah ada sekelompok kader membuat gaduh dalam internal partai ingin melengserkan ketumnya melalui munaslub.

Disamping itu, anggota Baleg DPR ini mengaku, harusnya ada kesadaran tinggi semua elemen dan kader Golkar untuk merapatkan barisan untuk mendukung dan mempersiapkan barisan dalam persaingan pesta demokrasi melalui pemilu tinggal beberapa bulan lagi bukan gerakan munaslub.

Ia melanjutkan posisi Golkar saat ini dan itu diawali dari pasca reformasi siapapun tidak mudah menjadi puncuk pimpinan Ketua Umum Partai Golkar,karena dengan tantangan dan dinamika politik sudah berbeda dan ini tidak terjadi hanya kepada Airlangga Hartarto tetapi para Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya juga dihadapkan dengan persoalan sama terjadi disetiap menghadapi pemilu terkait capres maupun cawapres.

“Kenapa demikian, karena Golkar memang selalu dihadapkan kepada problem belum dapatnya pemenuhan perolehan Pemilu untuk mencapai Presiden Threshold 20% menjadi syarat utama dalam Pilpres sesusi UU Pemilu, akhirnya Golkar harus membentuk partai koalisi untuk menenuhi PT Pilpres dan itupun tidak semudah diperkirakan, karena dalam koalisi pasti ada persyaratan-persyaratan tertentu dari masing-masing partai harus terpenuhi dan itu yang sulit untuk mencapai titik temu atau terpenuhi dan mencapai kesepakatan,” ujar anggota Komisi IV DPR ini.

Belum lupa dari ingatan bersama ketika ketum pak JK juga injuri time baru mencalonkan presiden berpasangan dengan Wiranto sebagai cawapresnya ketika gagal dalam negoisasi untuk mencalokan kembali ke masa jabatan kedua kali bersama SBY, Namun ketika itu masih diuntungkan karena partai Hanura koalisi dengan Golkar dapat memenuhi 20 persen PT Pilpres di DPR.

Dan untuk pemilu berikutnya pengalaman pahit menimpa Golkar ketika itu ketum Aburizal Bakrie (ARB) awalnya di gadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Megawati. Ketika itu ketum ARB juga sudah berjuang maksimal serta menjalankan mandat partai dan sudah bekerja keras tetapi terpaksa menelan pil pahit karena injuri time PDIP juga tidak mau berpasangan atau koalisi dengan Golkar.

“Itulah semua fakta fakta proses dan perjuangan politik selalu terjadi, dan seharusnya itu disadari oleh mereka membuat gerakan Munaslub