Kabar Golkar

Terima Aduan Jemaah, Kang Ace Minta Menag Tuntaskan Pembagian Air Zamzam

Oleh · · Kabar Parlemen

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily

Namun, Kang Ace mengatakan jemaah juga meminta penuntasan terkait sisa lima liter air Zamzam yang belum diberikan kepada mereka.

"Saya kira ini penting sekali untuk segera dipenuhi karena para jemaah ingin memastikan soal itu," kata Kang Ace.

Di lain sisi, Yaqut kemudian merespons berbagai aspirasi para jamaah haji 2023, terutama terkait air Zamzam para jamaah tersebut. Dia menyebutkan Zamzam sebenarnya sudah dibayar tanggal 6 Juni 2023, namun sampai sekarang masih menunggu proses otorisasi untuk bisa dikeluarkan.

"Otorisasi ini di Dewan Malaki yang non aksesibel buat kami. Jadi kami benar-benar nggak bisa mengakses ini kecuali melalui Kementerian Haji di sana," ungkap Yaqut.

Terakhir, Yaqut mengungkapkan Kementerian Haji telah menghubungi dirinya di mana pada prinsipnya telah ada perkembangannya positif.

"Dia bilang bahwa terkait dengan penambahan Zamzam ini tidak lagi berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Haji dan Umrah," ujarnya.

Yaqut mengaku sudah mengambil inisiatif untuk menyampaikan permasalahan ini kepada pihak yang memiliki otoritas, ia pun sudah menerima respons positif.

"Jadi ada respons positif kata mereka, insya Allah. Dia menyampaikan apapun perkembangannya nanti. Tanggal 5 September, saya sudah minta pak Dirjen. Pak Dirjen ini mau ke Kementerian Haji tanggal 20. Saya tidak mengizinkan berangkat sebelum urusan Zamzam ini selesai," paparnya.

Selain soal air Zamzam, Kang Ace juga meminta Kementerian Agama supaya membuat kesepakatan yang lebih jelas dengan pihak Arab Saudi dalam hal pelayanan jamaah haji Indonesia.

"Saya ingin menyoroti bagaimana kita ke depan bisa membangun kontrak dengan pihak Arab Saudi, baik dengan masyariq maupun dengan naqabah yang lebih menjamin kenyamanan para jamaah," kata Kang Ace.

Ia berharap hasil evaluasi yang harus dilakukan perbaikan mulai dari pemondokan, katering, tenda, dan berbagai infrastruktur yang lainnya harus didukung oleh kesepakatan yang lebih detail dan sanksi yang tegas dalam kontra ke depannya.

"Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai kita dapat menuntut mereka, masyariq maupun naqabah, semua kontrak kita harus detail," pintanya. (detik.com)