Kabargolkar.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun merasa bersyukur, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai UU pada 3 Oktober lalu.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Golkar ini, percepatan revisi UU IKN tersebut demi memberikan kepastian bagi investor ke depan. Apalagi kepastian bagi investor adalah regulasi.

"Jika regulasinya belum kuat, pembangunan dan tata kelola IKN belum bisa memberikan bantalan investasi. Oleh karena itu, perangkat hukum regulasi IKN harus disiapkan selengkap mungkin," kata Misbakhun dikutip dari akun Instagram pribadinya @mmisbakhun, Jumat (13/10/2023).

Revisi beleid ini, menurut anggota Komisi XI DPR itu, nantinya akan mentransfer kewenangan Kementerian Keuangan kepada Badan Otorita. Terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Hak Guna Usaha (HGU) lahan atau tanah-tanah di wilayah IKN.

"Ketika negara menarik hak-hak semua yang ada di sana termasuk HGU dan menjadi barang milik negara (BMN), hak-hak tersebut hanya bisa ditransfer oleh Menkeu," ucap Misbakhun.

"Ketika itu mau dikuasakan kepada Badan Otorita yang ada di sana, ternyata UU IKN ini mengalami keterbatasan. Karena itulah, UU IKN perlu direvisi untuk memberikan kewenangan kepada Badan Otorita agar bisa mengalihkan kepada investor," sambungnya.

Apalagi, kata Misbakhun, Presiden Jokowi sendiri turun tangan langsung di proyek IKN. Dengan Presiden turun tangan langsung, sosialisasi ke masyarakat yang menjadi persoalan atau hambatan mendasar bisa cepat terselesaikan.

Di sisi lain, sikap Presiden ini seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pembantu Presiden Jokowi di kabinet untuk turut langsung turun tangan.

"Apalagi IKN menjadi cita-cita seorang presiden dan diwujudkan. Semua energi bangsa kan disatukan di situ untuk mewujudkannya dengan pemerintah memberikan prioritas untuk itu," tegas Misbakhun.

"Bagaimanapun juga, tetap perlu ada keseimbangan pembangunan Indonesia agar tidak hanya terkonsentrasi di pulau jawa sehingga perlu digeser dengan segala pengorbanannya," tutup Misbakhun.