Kabargolkar.com - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani memberikan catatan positif pada upaya pemerintah selama ini yang terus menunjukan langkah perbaikan pelindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meski demikian, Christina memberikan catatan khusus terkait masih maraknya temuan PMI Ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang patut menjadi perhatian.

“Tahun 2023 jadi momentum baik kita dalam komitmen memberikan pelindungan bagi PMI dan pemberantasan TPPO yang ditandai dengan komitmen langsung Presiden bersama negara-negara Asean atas isu ini saat KTT Asean di Labuan Bajo terakhir,” ungkap Christina saat memberikam catatan akhir tahun 2023 terkait Pekerja Migran Indonesia, Senin,(1/1/2024).

Menurut Christina, pada level pelaksanaan, pemerintah secara perlahan mulai memperbaiki skema pengiriman PMI ke luar negeri yang lebih memastikan perlindungan untuk mereka.

Selaras dengan itu, pemerintah memberi perhatian serius pada sosialisasi ke masyarakat agar menggunakan jalur legal jika ingin berangkat kerja ke luar negeri sehingga tidak terjebak pada tawaran ilegal yang memang masih marak ditemukan.

“Meski masih banyak kasus ditemukan pemberangkatan secara ilegal, namun kita apresiasi ada upaya kuat memerangi praktik sindikat dari hulu hingga hilir. Termasuk kami apresiasi skema G to G BP2MI memberangkatkan PMI ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, maupun skema Private to Private, maupun UKPS semuanya berjalan cukup baik dan transparan,” lanjut Christina.

Diketahui untuk semua skema di tahun 2023, BP2MI telah melakukan penempatan sebanyak 273.747 Pekerja Migran Indonesia, jumlah mana melampaui jumlah penempatan tahun 2022 sebanyak 200.761 orang.