Kabargolkar.com - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan realisasi program kemaslahatan agar dapat dirasakan oleh setiap masyarakat di Indonesia yang membutuhkan. 

“Komisi VIII DPR RI meminta BPKH meningkatkan realisasi penyaluran program kemaslahatan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan BPKH di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.  Permintaan tersebut juga merupakan salah satu hasil kesimpulan rapat tersebut. Adapun program kemaslahatan BPKH merupakan wujud komitmen BPKH untuk ikut mengambil peran dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Dana program kemaslahatan itu berasal dari nilai manfaat dari pengembangan dana abadi umat (DAU).

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi VIII DPR RI juga mendorong BPKH agar meningkatkan pengelolaan dana abadi umat sehingga dapat benar-benar disalurkan untuk membantu masyarakat. 

Selain meningkatkan realisasi program kemaslahatan, Komisi VIII DPR RI juga meminta agar BPKH melakukan penghematan penggunaan biaya operasional di tahun 2024 dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. 

Sebelumnya, program kemaslahatan BPKH tersebut diapresiasi oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki dalam peluncuran program Kemaslahatan Berkah Ramadan bersama BPKH 1445 H di Jakarta, Selasa (26/3). 

"Saya mengapresiasi BPKH atas program kemaslahatan ini. Semoga menjadi maslahat bagi semua yang merasakan manfaat dari program ini," kata Saiful.

Ia mengatakan pula menjadi orang bermanfaat bagi orang lain merupakan perkara yang sangat dianjurkan oleh agama. Hal tersebut, kata dia melanjutkan, menjadi indikator berfungsinya nilai kemanusiaan yang sebenarnya.

"Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh kemanfaatannya pada yang lain, adakah dia berguna bagi orang lain, atau malah sebaliknya menjadi parasit buat yang lainnya. Contoh umum yang sering diungkapkan adalah hiduplah bagai seekor lebah, jangan seperti lalat," kata dia. (ANTARANEWS.COM)