Kabargolkar.com - Komisi I DPR heran dengan tidak adanya back up data di Pusat Data Nasional (PDN) sementara Surabaya yang diserang oleh peretas beberapa waktu lalu. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dicecar terkait back up data pun melempar bola ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Hal tersebut terjadi dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Kominfo dan BSSN dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

Mulanya, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian meminta maaf kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi karena dirinya mengungkap bahwa tidak adanya back up data menjadi permasalahan utama dari serangan PDN ini.

"Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up," ungkap Hinsa. BSSN Belum Temukan Akar Masalah Server PDN ”Down”

"Mohon maaf, tidak ada peta apa?" tanya Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kebingungan. "Back up data yang di PDNS 1 Surabaya," kata Hinsa.

"Di masing-masing instansi, ada di Batam?" tanya Meutya lagi. "Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi sebenarnya seharusnya kan itu DRC (disaster recovery center)," jelas Hinsa.

Menurut Hinsa, seharusnya PDN di Surabaya juga harus menerapkan sistem back up data, seperti cold site di Batam. Maka dari itu, ketika ada gangguan, seharusnya masalah bisa selesai sesimpel mati listrik.

"Artinya apa? Data di Surabaya seharusnya harus ada, seharusnya persis seperti itu di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya, analoginya hampir sama, mati listrik, hidupkan genset, kira-kira gitu loh sebenarnya," papar Hinsa.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin turut kebingungan dengan tidak adanya back up data di PDN sementara Surabaya.

Namun, Hinsa memilih untuk melempar bola ke Kominfo. "Kenapa tidak ada (backup)?" tanya TB Hasanuddin.