Kabargolkar.com - DPR apresiasi Presiden Joko Widodo yang gerak cepat menyuruh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Ari Setiadi, dan BSSN untuk segera mengantisipasi kebocoran 6 juta data NPWP di dunia perbankan.

"Setuju banget dengan usulan Bapak Presiden Jokowi," kata anggota Komisi I DPR Dave Akhbarsyah Fikarno Laksono, kepada wartawan, Kamis (26/9).

Dave mengatakan, peristiwa kebocoran data NPWP harus menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah agar memperkuat sistem digitalisasi.

"Ke depannya, pemerintah harus bisa mengantisipasi kebocoran data ini, untuk menjamin keamanan data masyarakat," tukasnya.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah antisipasi dan mitigasi terhadap kebocoran 6 juta data NPWP di brenchmarket.

"Ya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

Presiden dua periode itu menuturkan, pembobolan data masyarakat juga terjadi di negara lain.

Jokowi menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.

"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain. Yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," pungkas Jokowi. (ALINEA.ID)