Jakarta, Sabtu, 26 April 2025 – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengapresiasi perhatian dan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR-RI dengan Menteri PU,menhub,Kepala BMKG DAN Kepala BNPB/BASARNAS, Rabu 23 April 2025, di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta, 

 

“Saya melihat pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/4).

 

Ridwan mengaku melaporkan secara langsung dampak bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara yang memutus konektivitas transportasi warga dan mengusulkan percepatan pembangunan jalan layang sebagai solusi darurat, pada saat pertemuan pimpinan Komisi V DPR RI dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025, 

 

“Di tengah-tengah pertemuan itu saya masukkan usulan jalan Trans Sulawesi Konut yang putus. Saya sampaikan ke Presiden dan langsung ditanggapi. Disetujui Rp60 miliar,” ungkapnya. Presiden Prabowo langsung menginstruksikan alokasi dana APBN 2025 sebesar Rp60 miliar untuk pembangunan jalan layang yang saat ini masih terputus akibat banjir tersebut.

 

Ridwan memaparkan dalam Pertemuan tersebut dibahas juga program pembangunan 3 juta rumah, pembangunan dan revitalisasi irigasi sekitar bendungan, serta pengembangan irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat guna mendukung ketahanan pangan nasional. Ia menyambut baik rencana implementasi Instruksi Presiden (Inpres) terkait Jalan Daerah dan pembangunan irigasi.

Ridwan juga  mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus meyakinkan Presiden Prabowo akan pentingnya Infrakstuktur dan meminta untuk mengawal serta mengontrol pelaksanaan program infrastruktur, mengingat peran penting konektivitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Saya mohon kepada Kementerian PU, karena ini kebijakan dari Presiden RI, agar dikontrol dengan baik,” ujarnya. 

 

Menanggapi kekhawatiran publik terkait efisiensi anggaran infrastruktur, Ridwan menegaskan bahwa langkah efisiensi justru bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.

 

“Saya yakin Pak Prabowo pasti setuju. Efisiensi bukan berarti yang urgent dilupakan, tetap ada asas prioritas,” tegas legislator Partai Golkar dari Dapil Sulawesi Tenggara tersebut. []