Jakarta - Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) menggelar kunjungan kerja sekaligus sosialisasi ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat, jumat (9/5/25).

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua MKD, Agung Widyantoro meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Polrestabes Bandung untuk menindak tegas jika terjadi dugaan pemalsuan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) khusus bagi anggota DPR RI.

"Banyak laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemalsuan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI. Oleh karena itu, kami minta aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, khususnya Polrestabes Bandung, untuk menindak tegas jika terjadi dugaan pemalsuan TNKB yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Agung kepada wartawan saat kunjungan tersebut.

Legislator dari Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa, berkaca dari banyaknya pemalsuan TNKB Khusus DPR RI tersebut, maka sejak beberapa bulan lalu, pihaknya mengganti warna dan bentuk, serta bentuk angka TNKB khusus tersebut. 

"Jika dalam TNKB khusus DPR RI sebelumnya memiliki latar belakang warna putih, maka di TNKB yang baru ini memiliki latar belakang warna merah dan hitam. Serta terdapat dua logo DPR berbentuk bulat dengan warna emas. Satu logo lainnya tanpa bulatan dengan ukuran lebih kecil berada di pojok kanan," jelasnya. 

Lebih lanjut, Agung juga menegaskan bahwa Penerbitan TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI ini juga mendukung program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Dimana Kewajiban untuk menjaga kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) dalam lalu lintas berlaku juga bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI (equality before the law).

Dalam sosialisasi yang diterima langsung oleh Kapolrestabes Bandung, Kombes.Pol Budi Sartono ini,  hadir pula pimpinan dan anggota MKD DPR RI lainnya.