Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib mengapresiasi langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Kita semua apresiasi dan mendukung penuh pencabutan empat izin tambang. Ini adalah bukti nyata keberanian mengambil keputusan demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” kata Labib dalam keterangannya, Rabu, (11/6/25).

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menertibkan tata kelola sektor pertambangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keberpihakan terhadap masyarakat adat Papua.

Labib menilai pencabutan IUP di kawasan yang dikenal sebagai salah satu wilayah konservasi laut terpenting di dunia tersebut merupakan langkah strategis dalam menyeimbangkan kebutuhan investasi dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi warisan dunia. Negara harus hadir ketika kepentingan jangka pendek mengancam masa depan ekosistem dan masyarakat setempat,” ucap legislator dari dapil Jatim X ini.

Labib juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses penerbitan izin agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik lahan maupun kerusakan lingkungan.

“Kebijakan investasi harus dilandasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Labib juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, untuk menjadikan keputusan ini sebagai momentum membangun paradigma baru dalam investasi yang mengedepankan keberlanjutan.

“Dengan komitmen kuat seperti yang ditunjukkan Menteri Bahlil, saya yakin Indonesia bisa menjadi contoh negara yang mampu tumbuh secara ekonomi namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.