Panggah Susanto; Perlu adanya Penguatan Tata Kelola Produksi dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Mengenai distribusi pupuk bersubsidi, ia mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah, di antaranya penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berbasis digital, penataan peran penyuluh yang kini menjadi ujung tombak Kementan, serta pembenahan jalur distribusi dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer. 

“Meskipun di beberapa daerah masih ada kendala, saya melihat progresnya positif. Kita ingin sistem ini konsisten berjalan agar distribusi tepat waktu dan tepat sasaran,” lanjutnya

Menurut Panggah, kunjungan kerja Komisi IV ini juga dimaksudkan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, penyuluh, distributor, pengecer, dan kelompok tani, terkait efektivitas pengawasan distribusi, kendala faktual di lapangan, dan kesiapan kelembagaan lokal yang ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi.

“Kami berharap pertemuan ini memberikan masukan, data, dan fakta yang bisa menjadi dasar rekomendasi Komisi IV DPR RI. Targetnya, tata kelola pupuk bersubsidi semakin baik, sehingga petani dan pembudidaya ikan bisa mendapatkan pupuk tepat waktu, berkualitas, dan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.

Adapun kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang produksi dan distribusi pupuk bersubsidi, sekaligus meninjau implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.