Ahmad Labib (Komisi VI) Desak Evaluasi Ulang Permendag 16/2025: Lindungi Industri Dalam Negeri

“Tanpa koordinasi lintas instansi, aturan ini justru berisiko menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha,” Ujarnya.

Dalam pernyataannya, Ahmad Labib menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah korektif agar pelaksanaan Permendag 16/2025 tidak menimbulkan kerugian lebih luas. Ia merekomendasikan adanya moratorium sementara terhadap pasal-pasal yang bermasalah hingga kajian dampak ekonomi sektoral secara komprehensif benar-benar dilakukan. Selain itu, ia mendorong dilaksanakannya kajian cepat (rapid assessment) untuk menilai dampak sosial-ekonomi, khususnya terhadap industry yang terdampak langsung spserti saat ini dirasakan petani tebu, industri penggilingan, serta sektor tekstil dan bahan kimia yang rentan terdampak. 

Ahmad Labib juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem pengawasan OSS/INATRADE agar transparansi data izin impor mulai dari NIB, API, hingga HS Code—benar-benar terjamin dan terbebas dari praktik perantara ilegal. Tidak kalah penting, ia menegaskan bahwa proteksi bagi produk-produk strategis seperti gula, tekstil, dan bahan kimia tetap harus dipertahankan sampai kapasitas produksi domestik pulih sepenuhnya.

Komisi VI, kata Ahmad, akan segera memanggil jajaran Kemendag untuk menjelaskan data pendukung lahirnya Permendag tersebut. Selain itu, DPR juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan asosiasi petani, pelaku industri, hingga akademisi.

“Jika diperlukan, DPR tidak menutup kemungkinan mendorong revisi atau bahkan pencabutan pasal-pasal yang merugikan. Kami ingin pastikan kebijakan impor sejalan dengan kepentingan nasional,” tutup Ahmad Labib.