Optimalisasi Penerimaan Negara, Perkuat Tata Kelola Tambang Rakyat

Benny utama menegaskan tata kelola WPR tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Maraknya penambangan ilegal selain karena lemahnya penegakan hukum juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi masyarakat. “Kita perlu menyeimbangkan kepentingan masyarakat, negara dan lingkungan. Untuk itu, integrasi masyarakat ke dalam skema penambangan yang legal menjadi penting,” tegasnya.

Untuk mengintegrasikan penambangan rakyat dalam skema yang legal, kata Benny, Pemerintah Daerah perlu meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang eksis saat ini. Hal itu untuk memastikan bahwa WPR yang diusulkan nantinya tidak bertabrakan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW masing – masing daerah. “Jika belum sesuai tentu harus ada perubahan RTRW. Sepanjang itu untuk kepentingan tata kelola tambang yang adil, berkelanjutan dan demi kesejahteraan masyarakat, perubahan itu dapat dilakukan,” ujarnya.