Soroti Surat Edaran Mendikdasmen, Hetifah Sjaifudian Dorong Pemerintah Siapkan Transisi Adil bagi Guru Non-ASN

“Kami melihat skema PPPK Paruh Waktu ini sebagai langkah transisi yang cukup penting untuk mencegah kekosongan tenaga pendidik, khususnya di daerah yang masih kekurangan guru. Ini bisa menjadi semacam jaring pengaman agar layanan pendidikan tetap berjalan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa skema PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah, kata dia, tetap harus memiliki peta jalan yang jelas menuju pengangkatan ASN penuh waktu disertai jaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi para guru.

“Pemerintah harus memastikan adanya roadmap yang jelas menuju pengangkatan ASN penuh waktu, disertai jaminan kesejahteraan, kepastian status, serta perlindungan kerja bagi para guru. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko hanya mengganti nomenklatur tanpa menyelesaikan persoalan mendasar,” ucapnya.

Komisi X DPR RI menekankan bahwa perlindungan terhadap guru dan keberlangsungan layanan pendidikan harus menjadi perhatian utama selama proses transisi kebijakan berlangsung.

“Intinya, pendidikan tidak boleh menjadi korban dari proses transisi kebijakan. Guru harus terlindungi, dan siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan yang optimal,” pungkasnya.