Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Ali Mufthi kembali turun ke masyarakat melalui agenda bertajuk “Sambang Dulur, Sambung Roso” yang digelar di Balai Desa Salamwates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jumat (8/5/26).

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut dihadiri perwakilan seluruh desa se-Kecamatan Dongko, serta jajaran anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Trenggalek. Dalam kesempatan itu, Ali Mufthi menyampaikan sejumlah program pembangunan yang telah dan akan direalisasikan untuk masyarakat, sekaligus memberikan pandangannya terkait wacana mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Genjot Infrastruktur Kerakyatan

Dalam paparannya, Ali Mufthi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program strategis pemerintah pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok, khususnya di Kecamatan Dongko.

Beberapa program yang menjadi perhatian meliputi:

PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)

P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi)

BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau program bedah rumah.

“Program-program ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan akses infrastruktur, air bersih, dan hunian layak bagi masyarakat di Dongko tetap menjadi prioritas,” ujar legislator asal Kota Reog tersebut.

Soroti Pilkada Lewat DPRD: Rakyat Jangan Ditinggalkan

Selain membahas pembangunan, Ali Mufthi juga menyoroti wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, meskipun mekanisme pemilihan dilakukan di parlemen, keterlibatan masyarakat tetap harus menjadi bagian utama dalam proses demokrasi.

Ia mengusulkan agar kandidat kepala daerah yang dipilih melalui DPRD tetap diwajibkan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan programnya.

“Kandidat yang dipilih DPRD tetap harus berkampanye hingga melakukan debat visi-misi di hadapan masyarakat luas. Tujuannya agar proses penjaringan tetap transparan dan melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” tegasnya.

Ali menambahkan, Partai Golkar pada prinsipnya terbuka terhadap desain pemilihan kepala daerah melalui DPRD, namun dengan syarat partisipasi publik tetap berjalan maksimal.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam membedah visi dan misi calon pemimpin sangat penting agar kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi moral serta kedekatan emosional dengan rakyat.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara warga, tokoh masyarakat, dan Ali Mufthi. Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan secara langsung untuk diperjuangkan di tingkat pusat.