Puteri Komarudin Dorong Penyesuaian Batas Belanja Pegawai Daerah untuk PPPK

Selain itu, Puteri mengungkapkan bahwa Komisi XI DPR RI menerima berbagai aspirasi dan kekhawatiran dari pemerintah daerah terkait kepastian pembayaran gaji PPPK. Karena itu, isu tersebut dipastikan akan menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah ke depan.

“Tadi Pak Askolani sudah menyampaikan bahwa Menteri Keuangan meminta waktu sampai semester I tahun 2026 untuk melihat kondisi PPPK dan kemampuan APBN kita kalau nanti anggaran PPPK ditarik kembali ke pusat,” ujarnya.

Puteri menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pegawai PPPK maupun memperberat kondisi fiskal daerah.

“Rapat berikutnya dengan Kementerian Keuangan, kami pasti akan menyoroti hal ini karena sudah menjadi fokus pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI,” pungkasnya.