H. Ali Mufthi Pastikan Jalan Selur–Wonodadi Diaspal Tahun 2026, Anggaran Capai Rp7 Miliar

Jakarta – Setelah belasan tahun wilayah selatan Kabupaten Ponorogo, khususnya Kecamatan Ngrayun, menanti percepatan pembangunan infrastruktur, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat. Jalan Selur–Wonodadi dipastikan segera mendapatkan pengaspalan dengan alokasi anggaran sekitar Rp7 miliar.

Proyek tersebut merupakan realisasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperjuangkan melalui aspirasi masyarakat Ngrayun kepada Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Golkar, H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si. Selain pembangunan jalan, sejumlah fasilitas pendidikan di wilayah Ngrayun juga akan direalisasikan pada tahun ini sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh H. Ali Mufthi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur dalam kegiatan “Sambang Dulur, Sambung Roso” yang digelar di Dusun Tanjung, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jumat (11/6/26).

Dalam kegiatan tersebut, H. Ali Mufthi didampingi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil IX, Hj. Atika Banowati, serta Ketua DPD Golkar Ponorogo sekaligus Anggota DPRD Ponorogo Fraksi Golkar, Eko Priyo Utomo. Hadir pula para kepala desa dari wilayah sekitar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua RT, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Infrastruktur Jadi Prioritas

Dalam sambutannya, H. Ali Mufthi mengawali dengan mengenang kondisi Ngrayun yang menurutnya membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan.

“Pancen Ngrayun iki rodok prihatin, nggih? (Memang Ngrayun ini agak prihatin, ya?)"

Ucapan tersebut langsung disambut tawa warga yang hadir. Ia kemudian menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mempercepat kemajuan wilayah tersebut.

"Butuh pendekatan-pendekatan khusus dari waktu ke waktu agar berkembang infrastrukturnya, masyarakatnya, dan ekonominya."

Menurutnya, percepatan pembangunan di wilayah selatan Ponorogo memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, ia mengungkapkan adanya komitmen bersama dalam mengawal pembangunan.