Sekjend Golkar Nilai Tingginya Biaya Politik Jadi Pemicu Kasus OTT Kepala Daerah

Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji menanggapi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mendorong partai politik memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi kader sebelum diusung sebagai calon kepala daerah. Menurut Sarmuji, langkah tersebut penting, namun belum menyentuh persoalan utama yang menjadi penyebab berulangnya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.

Ia menilai akar persoalan terletak pada tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini. Karena itu, pembenahan tidak cukup hanya melalui pembinaan kader, tetapi juga perlu menyasar sistem yang melahirkan biaya politik tinggi.

"Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (31/7/26).

Menurutnya, berbagai kasus korupsi yang menjerat kepala daerah menunjukkan bahwa persoalan mendasar belum ditangani secara komprehensif. Selama akar masalah tersebut belum diselesaikan, praktik korupsi yang berujung pada OTT berpotensi terus berulang.

“Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapan pun persoalan akan terus berulang," ujar Sarmuji.

Ia menjelaskan bahwa Partai Golkar selama ini secara konsisten memberikan pembinaan kepada kepala daerah yang diusung, mulai dari imbauan, pengarahan, hingga instruksi agar menjauhi praktik korupsi. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup apabila persoalan mendasar dalam sistem politik tidak dibenahi.

"Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh," kata Sarmuji.

Karena itu, ia berpandangan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah, termasuk aspek yang berkaitan dengan tingginya biaya politik.