Ridwan Bae: Efisiensi Anggaran Tak Boleh Hambat Pembangunan Kabupaten Muna

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan di Kabupaten Muna meski pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam kunjungan resesnya, Ridwan memastikan akan memperjuangkan sejumlah program strategis, di antaranya penyelesaian talud pantai Kota Raha, rehabilitasi Sarana Olahraga (SOR) La Ode Pandu, hingga penguatan infrastruktur dasar melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri Bupati Muna Bachrun Labuta, Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Muna, serta sejumlah kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum di Sulawesi Tenggara, termasuk Balai Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, beserta satuan kerja terkait.

Dalam agenda reses tersebut, Ridwan Bae melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi pembangunan, antara lain kolam renang bertaraf internasional di kawasan SOR La Ode Pandu yang kini tidak lagi difungsikan dan mengalami kerusakan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jompi, serta progres pembangunan talud pantai Kota Raha.

Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat, Ridwan menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di daerah.

"Hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Namun, kondisi itu tidak boleh membuat kita berhenti. Justru kita harus bersatu, membangun sinergi, dan mencari solusi agar pembangunan di Kabupaten Muna tetap berjalan," ujar Ridwan, Selasa (28/7/26).

Menurut Ridwan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPR RI, kementerian, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga program-program prioritas dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Ia juga menegaskan kesiapannya untuk mengawal setiap usulan pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Muna agar memperoleh dukungan di tingkat pemerintah pusat.