Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut memastikan aspirasi mengenai penguatan DBH akan terus menjadi bagian dari perhatian dalam pembahasan TKD pada RAPBN 2027. Ia menilai kondisi daerah penghasil perlu dilihat secara objektif agar kebijakan fiskal tidak mengabaikan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara.

“Kita perlu kembali melihat kondisi daerah penghasil secara lebih objektif dan memastikan kebijakan TKD, khususnya DBH, benar-benar memberikan rasa keadilan bagi daerah yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara dari SDA,” tutup Puteri.