Gde Sumarjaya Linggih: Ego Sektoral Tak Boleh Hambat Program Pemerintah

Jakarta - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong adanya percepatan dalam proses birokrasi serta penguatan koordinasi antarsektor agar berbagai program pemerintah dan peluang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat segera ditindaklanjuti secara efektif.

Menurutnya, keluwesan dalam pengelolaan anggaran tetap harus berjalan beriringan dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, percepatan proses birokrasi tidak mengabaikan aspek akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Gde saat mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan PT Pelindo (Persero), BP BUMN, Danantara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/26).

Dalam kesempatan itu, Gde yang akrab disapa Demer menyoroti persoalan birokrasi yang dinilai masih kerap berjalan lambat dan panjang. Ia mendorong agar pola kerja birokrasi dapat dibuat lebih adaptif sehingga tidak menghambat pelaksanaan program maupun pemanfaatan peluang yang tersedia.

“Kita harus atraktif, inovatif, kemudian juga agresif. Selama ini yang dikeluhkan adalah lambatnya birokrasi, berbelitnya birokrasi, dan kadang-kadang ketidakjelasan dalam proses birokrasi,” ucap Demer, sapaan akrabnya.

Gde juga menekankan pentingnya membangun koordinasi yang lebih solid antara kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah. Menurutnya, perbedaan kepentingan sektoral tidak semestinya menjadi hambatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang bersifat nasional.

Kita ini satu negara. Jadi tidak boleh ada ekosistem sektoral lagi untuk kepentingan kita bersama,” ungkapnya.

Ia pun meminta agar koordinasi dan proses birokrasi lintas sektor disederhanakan, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan tata kelola kebijakan pemanfaatan ruang laut oleh PT Pelindo (Persero). Menurutnya, pengurangan ego sektoral dan penyederhanaan prosedur diperlukan agar peluang pembangunan dapat segera dimanfaatkan.