Ahmad Irawan Minta Konsep Fast Track Legislation dalam RUU PPUU Dikaji Mendalam

"Masyarakat mengenal emergency legislation itu (dalam bentuk) Perppu dengan alasan kegentingan yang memaksa. Nah, kalau fast track begini, ini menurut saya harus didiskusikan betul-betul latar belakang dan kriterianya supaya kita bisa mengidentifikasi dan menjalankannya dengan baik," tandasnya.

Dalam matriks materi muatan yang disusun Badan Keahlian DPR RI, pengaturan prosedur cepat atau fast track diusulkan untuk mengakomodasi sejumlah kondisi. Di antaranya, situasi mendesak, pelaksanaan perjanjian internasional tertentu, serta tindak lanjut putusan MK yang menetapkan tenggat ketat bagi perubahan maupun penggantian undang-undang.

Praktik pembentukan undang-undang melalui mekanisme percepatan juga telah diterapkan di sejumlah negara dengan model yang berbeda. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat mekanisme Trade Promotion Authority yang memungkinkan Kongres hanya menyetujui atau menolak perjanjian perdagangan tanpa mengubah substansi pasal-pasal di dalamnya.

Sementara itu, Inggris mengenal mekanisme legislasi darurat (emergency legislation), yakni pemadatan tahapan pembahasan di kedua kamar parlemen melalui kesepakatan lintas fraksi. Salah satu contohnya adalah pengesahan Coronavirus Act 2020 yang diselesaikan dalam waktu singkat.

Adapun di Prancis, mekanisme percepatan legislasi dikenal dengan istilah Procédure accélérée. Melalui prosedur tersebut, Pemerintah dapat meminta agar pembahasan RUU di masing-masing kamar parlemen cukup dilakukan satu kali, sementara perbedaan pandangan selanjutnya diselesaikan melalui komisi gabungan.