Atalia Praratya Dorong Dana Filantropi Rp343 Triliun untuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mendorong optimalisasi pemanfaatan dana filantropi untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak yatim.

Menurut Atalia, potensi dana keagamaan dan sosial yang dikelola berbagai lembaga filantropi di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), realisasi dana filantropi pada 2026 tercatat mencapai Rp343 triliun. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

"Saya melihat bahwa potensi kita ini luar biasa terkait dengan (lembaga) filantropi. Menurut data Kemenag, pada 2026 ini dinyatakan bahwa realisasi dari filantropi mencapai Rp 343 triliun," kata Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya yang dikutip di Bandung, Jawa Barat, Minggu, (8/11/26).

Hal tersebut disampaikan Atalia dalam diskusi "Leader to Leader" bertajuk "Beyond Business, Beyond Charity: Kepemimpinan yang Mengubah Kepedulian Menjadi Dampak" di Bandung.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan perlunya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga filantropi, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan dana tersebut.

Atalia berpandangan, penyaluran dana filantropi sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Lebih dari itu, dana yang tersedia perlu diarahkan pada program produktif yang mampu meningkatkan kapasitas penerima manfaat hingga mencapai kemandirian ekonomi.

"Contohnya, yang kita harapkan bukan hanya sesuatu yang sifatnya konsumtif atau langsung habis. Namun, bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan kemandirian bagi masyarakat yang kurang mampu," ucap Atalia.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab negara dalam memelihara anak yatim, fakir miskin, dan anak terlantar sebagaimana diamanatkan undang-undang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.