Ahmad Doli Kurnia Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Doli menilai hak menyatakan pendapat merupakan mekanisme yang lebih relevan untuk merespons persoalan tersebut dibandingkan menggunakan hak angket yang membutuhkan tahapan proses lebih panjang.

"Saya orang yang mendorong DPR tidak perlu lagi untuk apa namanya melalui hak-hak yang lain. DPR itu kan punya tiga hak: hak interpelasi, hak angket, dan kemudian hak menyatakan pendapat," ujar Doli di kompleks parlemen, Senin (9/11/26).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Masing-masing hak tersebut mempunyai fungsi dan mekanisme yang berbeda.

Menurut Doli, hak interpelasi merupakan kewenangan DPR untuk meminta keterangan atau mengajukan pertanyaan. Namun, ia menilai mekanisme tersebut kurang tepat digunakan dalam menyikapi polemik dokumen pendidikan Gibran karena persoalan hukumnya telah memiliki dasar putusan MA.

Sementara itu, hak angket merupakan instrumen DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Doli berpandangan, penggunaan hak tersebut tidak lagi menjadi pilihan utama karena putusan MA dinilai telah memberikan dasar hukum yang dapat dijadikan pertimbangan.

"Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat," kata Doli.

Ia mengungkapkan, pandangan mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut juga telah dikomunikasikan dengan sejumlah fraksi di DPR. Doli berharap pembahasan dapat diarahkan pada mekanisme yang dinilainya paling sesuai dengan persoalan yang tengah berkembang.

"Jadi kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli.