Bang Pur Desak Pemerintah Jamin Layanan Pendidikan bagi Siswa di Wilayah Rawan Bencana

Bang Pur menilai kegagalan PJJ di titik bencana menyingkap kelemahan mendasar dalam desain kebijakan pendidikan darurat: kebijakan sudah tersedia, tetapi prasyarat teknisnya tidak pernah dijamin. “Kita harus mengambil langkah-langkah agar mereka tetap mendapatkan pelayanan pendidikan, tapi dengan cara yang berbeda. Namun harus dipastikan kualitas pelayanannya tidak berkurang,” katanya.

SPAB Sudah Ada, tetapi Belum Menjawab Realitas Bencana Berulang

Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan pendidikan kebencanaan yang cukup lengkap. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menjadi landasan utama, diperkuat Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis SPAB, serta Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan Tahun 2026. Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana, yang memberikan fleksibilitas memilih tatap muka terbatas, PJJ, atau hybrid sesuai kondisi setempat.

Namun, Bang Pur menyoroti bahwa dalam praktiknya SPAB masih berhenti pada tataran kesiapsiagaan umum dan belum menjadi sistem layanan pendidikan yang benar-benar berfungsi di wilayah dengan siklus bencana tahunan. “Regulasi saja tidak cukup. Harus ada desain layanan yang mengikuti karakter bencana di lapangan,” tegasnya.

Negara Wajib Menjamin Akses bagi Warga

Peninjauan di Dusun Sumberlangsep juga menyoroti dimensi kemanusiaan: tidak semua warga bersedia atau mampu direlokasi. Bang Pur menegaskan bahwa negara wajib menjamin akses belajar baik bagi warga yang bersedia direlokasi maupun yang memilih bertahan di permukiman terisolasi. Dalam peninjauan tersebut turut dibahas rencana penyediaan ruang belajar bersama di dusun terdampak serta pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan relokasi.

Dalam upaya mewujudkan formulasi layanan khusus untuk pemenuhan akses dan kualitas pendidikan di kawasan rawan bencana, Purnomosidi mendesak tiga hal, pertama kepada Kemendikdasmen segera merumuskan kurikulum dan standar layanan pendidikan khusus bencana untuk wilayah dengan siklus bencana tahunan, dengan mitigasi sebagai fondasi—bukan pelengkap. Kedua, Sinergi PLN–Kemendikdasmen dan Pemda untuk menjamin pasokan listrik dan konektivitas di sekolah zona merah, termasuk opsi PLTS dan genset, agar PJJ dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Pemerintah memprioritaskan satuan pendidikan di jalur bencana berulang dalam program revitalisasi sekolah, disertai protokol kesiapsiagaan terstandar dan simulasi berkala.

“Kami mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memanfaatkan regulasi yang sudah ada, tetapi regulasi saja tidak cukup. Harus ada formulasi layanan pendidikan khusus yang siap dijalankan ketika bencana berulang,” tutup Bang Pur.