Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Taufan Pawe Soroti Persoalan Masa Transisi

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mekanisme pengisian jabatan kepala daerah selama masa transisi. Taufan mengingatkan, penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah harus diatur secara cermat agar tidak berdampak terhadap independensi maupun kualitas demokrasi.

Atas berbagai persoalan tersebut, ia mendorong para akademisi memberikan masukan yang tidak sebatas menawarkan rekonstruksi sistem pemilu secara konseptual. Kajian yang disampaikan diharapkan memuat rekomendasi terperinci sehingga dapat diadopsi menjadi ketentuan yang jelas dalam undang-undang.

“Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya.

Lebih lanjut, Taufan menekankan bahwa penyusunan RUU Pemilu harus berpijak pada prinsip negara hukum dan konstitusionalitas. Dengan demikian, setiap ketentuan yang dirumuskan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi.

“Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkas legislator dari dapil Sulawesi Selatan II itu.