Musa Rajekshah: Pengembang Tak Boleh Abaikan Kewajiban Bangun Rumah Murah bagi MBR
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta pengembang perumahan berskala besar turut bertanggung jawab dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menegaskan, pembangunan perumahan tidak boleh hanya berorientasi pada penjualan rumah mewah dan menengah, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan hunian berimbang.
Hal tersebut disampaikan Musa saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan perumahan Summarecon Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/26).
Menurutnya, pengembang yang membangun kawasan perumahan dalam skala besar harus sejak awal memperhitungkan kewajiban penyediaan rumah bagi MBR. Ketersediaan hunian terjangkau perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, bukan sekadar kewajiban yang dipenuhi setelah proyek berjalan.
“Pengembang tidak boleh menjadikan tingginya harga tanah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai alasan untuk tidak membangun rumah murah. Sejak awal perencanaan, pengembang harus sudah memikirkan alokasi lahan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Musa.
Ia menilai pengembang besar memiliki kemampuan untuk menerapkan skema subsidi silang dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pendapatan dari penjualan hunian kelas menengah dan mewah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana dengan harga yang lebih terjangkau bagi MBR.
Musa juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan hunian berimbang. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak boleh sekadar menjadi persyaratan administratif, melainkan harus diwujudkan dalam pembangunan nyata. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperjelas sistem pengawasan sekaligus memastikan adanya penegakan aturan terhadap pengembang.
“Kalau ketentuan ini tidak ditegaskan dan diawasi secara jelas, pelaksanaan hunian berimbang akan sulit terwujud. Karena itu, pemerintah harus memastikan aturan berjalan dan pengembang benar-benar melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.
Tag: DPR RI, Perumahan, MBR, Ijeck