Firman Soebagyo Minta RUU Hak Cipta Beri Kepastian Hukum bagi Platform Digital

Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, meminta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta memperhatikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, termasuk penyelenggara platform perdagangan elektronik (e-commerce) dan pengguna teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Hal tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI yang membahas RUU Hak Cipta bersama Indonesian E-Commerce Association (IdEA) dan Microsoft di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/26).

Menurut Firman, RUU Hak Cipta yang merupakan inisiatif DPR memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang dirumuskan harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.

"Kalau kita salah menempatkan pasal, maka ini akan menjadi sulit bagi semua pihak," ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah batas tanggung jawab platform digital ketika terdapat pedagang yang menggunakan layanan mereka untuk memperjualbelikan barang maupun konten bajakan. Firman mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab platform tetap melekat setelah konten yang melanggar hak cipta dihapus dari sistem.

Ia juga menyoroti mekanisme notice and takedown yang dinilai masih membutuhkan pengaturan lebih terperinci. Menurutnya, perlu ada kepastian mengenai tenggat waktu penurunan konten, apakah harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam atau diberikan batas maksimal hingga tiga hari.

Kejelasan aturan tersebut dinilai penting agar tidak merugikan pelaku usaha, khususnya usaha kecil yang berpotensi mengalami tekanan untuk segera menghapus konten tanpa melalui proses pemeriksaan yang memadai.

“Jangan sampai ini menjadi salah satu kekosongan hukum sehingga mereka kapanpun bisa menuntut," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain persoalan perdagangan digital, Firman turut meminta kejelasan mengenai pengaturan hak cipta atas karya yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Ia menilai masih terdapat ketidakpastian mengenai kepemilikan konten yang dibuat dengan bantuan AI, seperti deskripsi produk, foto, hingga materi iklan yang dipasarkan melalui marketplace.