24 Ribu Penduduk Kota Bogor Belum Punya Nopen, Agun Gunandjar Dorong Pembenahan Sistem Data Kependudukan
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
“Sehingga saya mengusulkan pada Komisi II untuk melakukan kunjungan spesifik, investigasi kalau perlu, terhadap pusat data kependudukan yang ada di Kalibata. Dan dulu kalau tidak salah ada cadangannya itu ada di Batam. Kita mau melihat kenapa itu sampai bisa seperti itu? Apakah sistemnya yang tidak jalan atau tidak dirawat atau kami tidak ngerti,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Agun menekankan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penerapan SIN. Ia menginginkan data kependudukan menjadi sumber data tunggal atau single entry yang digunakan dalam berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan publik.
Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan satu basis data kependudukan untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan KTP, penerbitan ijazah, pengurusan izin usaha, hingga pendaftaran hak paten dan merek. Namun, mekanisme integrasi serta tata cara penerapannya juga harus memiliki landasan hukum yang jelas.
“Maka revisi undang-undang adminduk ingin menyatukan Single Identity Number itu harus lebih detail, harus dipastikan bahwa data kependudukan itu adalah data entry bagi pelayanan-pelayanan publik yang lain. Mulai dari pembuatan KTP, ijazah, ijin usaha, untuk dapatkan paten, merek, dan sebagainya hanya dengan data dari kependudukan. Nah, tapi juga harus diatur dalam undang-undang ini bagaimana prosesnya,” jelasnya.
Tidak hanya menyangkut integrasi, Agun juga mendorong perubahan mekanisme pembaruan data kependudukan agar dilakukan secara lebih proaktif oleh pemerintah. Menurutnya, proses pencatatan peristiwa penting, khususnya kematian, tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat melalui kewajiban pelaporan.
“Nah, prosesnya menurut hemat saya harus aktif. Jadi, kalau aktif menyerahkan ke penduduk, kepada warga, seperti misalkan mencatatkan, melaporkan orang kematian, mungkin ya untuk apa lagi, buang ongkos, buang biaya gitu ya, tidak efektif gitu,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Tag: Nopen, Kependudukan, Bogor, AgunGunandjar