Kabar Golkar

Hamka B. Kady: Perjelas Pembagian Tugas Sebelum Bahas Pendanaan Akses Stasiun Whoosh

Oleh · · Kabar Parlemen

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, (13/11). Foto: dpr.go.id
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, (13/11). Foto: dpr.go.id

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta PT KCIC memperjelas pembagian tanggung jawab dalam rencana pelebaran akses menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Stasiun KCIC Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menurut Hamka, kejelasan peran dan perencanaan bersama harus menjadi prioritas sebelum seluruh pihak membicarakan skema pembiayaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, Jumat (13/11/26).

Ia menilai, koordinasi antarpihak yang terlibat masih perlu diperkuat. Pasalnya, dalam peninjauan lapangan, belum terlihat secara jelas pihak yang mengambil tanggung jawab atas masing-masing kebutuhan pembangunan akses tersebut.

“Tadi kami lihat itu bingung sendiri kita, yang mana sih? Saling mengharap gitu lho, Pak. Kami dari sisi di Komisi V hanya mau mengetahui skemanya seperti apa,” ujarnya.

Hamka menjelaskan, secara regulasi, pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur jalan sebenarnya telah diatur. Jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, jalan kabupaten ditangani pemerintah kabupaten, sedangkan pembangunan jalan nasional berada di bawah kewenangan kementerian terkait.

Namun demikian, ia memahami bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan pembangunan tersebut. Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Hamka mengaku memahami kondisi keuangan negara maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah yang tidak selalu memungkinkan untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur.

“Kami juga pahami, bahwa APBD daerah pasti agak susah. (Tapi) provinsi masih bisalah bergerak,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hamka mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil peran sebagai leading sector dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan akses menuju Stasiun KCIC Padalarang. Koordinasi perlu dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan agar pembagian tugas dan tahapan pekerjaan dapat disepakati secara konkret.

Tag: Stasiun, KCIC, Whoosh, HamkaB.Kady