Ahmad Irawan Dorong RUU Adminduk Atur Sanksi Secara Proporsional
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan pentingnya perumusan ketentuan sanksi yang proporsional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Ia menegaskan, regulasi tersebut harus mampu membedakan secara tegas antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana.
Menurut Irawan, persoalan administrasi kependudukan yang masih memungkinkan untuk diperbaiki melalui mekanisme administratif sebaiknya tidak langsung diarahkan pada proses hukum pidana. Pendekatan tersebut dinilai penting agar penegakan aturan tetap mengedepankan asas keadilan dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, penyusunan regulasi harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan penerapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Dengan demikian, kesalahan administratif yang dapat dikoreksi tidak disamakan dengan tindakan yang memiliki unsur kesengajaan maupun pelanggaran serius.
"Perlu ada batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jangan sampai setiap persoalan administrasi langsung diselesaikan melalui pendekatan pidana," ujar Irawan dalam Rapat Panja RUU Adminduk Komisi II yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Lebih jauh, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menilai bahwa penentuan sanksi juga harus didasarkan pada karakteristik perbuatan dan tingkat kesalahan masing-masing pihak. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara kekeliruan administratif yang masih dapat dipulihkan dengan tindakan yang melibatkan kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, hingga perbuatan yang berdampak serius terhadap masyarakat.
Irawan juga mendorong agar pengalaman sejumlah negara dalam menerapkan sistem administrasi kependudukan dapat dijadikan referensi dalam penyusunan aturan sanksi. Kendati demikian, berbagai praktik tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus diselaraskan dengan sistem hukum dan kebutuhan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Ia berharap, pembahasan RUU Adminduk dapat menghasilkan ketentuan yang tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, penerapan sanksi yang terukur menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik tanpa mengabaikan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum.
"Jangan sampai kita justru menerapkan kriminalisasi terhadap persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara administratif. Tetapi di sisi lain, perbuatan yang memang memiliki unsur pelanggaran serius juga harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas," pungkasnya.
Tag: Administrasi, Kependudukan, Adminduk, AhmadIrawan