Lima pimpinan DPRD Banten periode 2019-2024 resmi dilantik di Ruang Rapat
Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (30/9/2019). Setelah ini, DPRD siap tancap gas mengagendakan raperda-raperda krusial, salah satunya pembahasan RAPBD 2020.

Mereka terdiri atas politisi Gerindra Andra Soni sebagai Ketua, dan wakil ketua yaitu politisi PDIP Barhum HS, Fahmi Hakim dari Golkar, M Nawa Said dari Demokrat dan Budi Prajogo dari PKS. Pelantikan kelimanya berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Banten. Surat keputusan tersebut ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta tertanggal 25 September 2019.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, setelah membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pihaknya segera membahas RAPBD 2020. “Iya APBD 2020 setelah definitif AKD akan ada panitia anggaran, setelah ada panitia anggaran fungsi kami akan optimal. Dan kemudian terkait dengan minggu ini kami tinggal melanjutkan tahapan-tahapan yang sudah diatur perundang-undangan. Insya Allah sesuai yang diatur undang-undang, insya Allah kami bisa,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD Banten meningkatkan disiplin, terutama dalam rapat paripurna. “Kekompakan dan kebersamaan harus terus dibina dan ditumbuhkembangkan. Sehingga ke depan betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat,” ujar Andra.

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta pimpinan DPRD Banten segera melanjutkan pembahasan APBD Banten 2020. “Alat kelengkapannya sudah, pimpinan sudah, jalan. Kalau terhambat nanti malah terganggu pembahasan anggaran,” katanya.

Ia melihat, pembahasan APBD Banten 2020 bisa rampung dalam kurun waktu dua bulan. Targetnya, APBD Banten 2020 sudah rampung November 2019. “Cukup, ya targetnya November,” ucapnya.

Disinggung apakah dalam APBD 2020 terdapat alokasi bantuan untuk pondok pesantren (Ponpes) di Banten, pria yang akrab disapa WH ini belum bisa memastikannya. “Lagi pertimbangan karena memang ada perubahan nomenklatur, ada perubahan juga di ketentuan,” ucapnya.

Dengan pertimbangan yang ada, kemungkinan besar bantuan ponpes baru bisa masuk di APBD Perubahan 2020. Terkait lembaga yang akan menyalurkannya, ia akan melakukan kajian terlebih dahulu. “Nanti saya kaji lagi apakah hibah langsung kepada para pimpinan pondok pesantren,” tuturnya.

Disinggung apakah dalam APBD 2020 juga terdapat anggaran untuk pembenahan wisata Negeri di Atas Awan di Desa Citorek, Kabupaten Lebak, ia menampiknya. “Enggak, enggak secara khusus karena itukan yang berkepentingan pemerintah daerah setempat, kita hanya ingin membangun jalan, melebarkan jalan, untuk transportasi supaya bisa dikunjungi masyarakat. Yang kita bangun hanya masjid dari pegawai,” tuturnya.

AKD Terbentuk

Sementara, sidang paripurna dilanjutkan dengan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat lima komisi yang dibentuk.
Rinciannya, Komisi I yang membidangi pemerintahan diketuai Asep Hidayat (Demokrat), Wakil Ketua A Cut Muthia (PKS) dan Sekretaris Ida Ating (PPP).

Komisi II membidangi ekonomi diketuai oleh Muhsinin (Golkar), Wakil Ketua Yoyon Sujana (Demokrat) dan Sekretaris Nawawi Nurhadi (PKB). Komisi III membidangi keuangan diketuai oleh Gembong R Sumedi (PKS), Wakil Ketua Ade Hidayat (Gerindra) dan Sekretaris Beni Sudrajat (Nasdem)