Pimpinan MPR Lantik Anggota Pengganti Menpora Zainudin Amali

"Dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian memungkinkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan. Karena, implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi berbeda dalam setiap periode pemerintahan," jelas Bamsoet.

Demikian pula, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ketidakselarasan pembangunan. Penyebabnya, sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada sistem perencanaan pembangunan menengah nasional (RPJMN), mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota yang mungkin dapat berbeda dengan visi dan misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih.

"Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah berpotensi menghasilkan program-program pembangunan yang tidak saling mendukung. Inkonsistensi antar-jenjang dan antar-wilayah tersebut berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan nasional," pungkas Bamsoet. (*)