Ace Hasan Kritik Plt Dirjen Bimas Katolik Dijabat Muslim
Oleh Muhammad Said · · Kabar Parlemen
kabargolkar.com, JAKARTA - Komisi VIII (Agama) DPR RI mengkritik penempatan Nur Cholis Setiawan yang seorang Muslim yang mengisi posisi Plt Dirjen Bina Masyarakat Katolik di lingkungan Kementerian Agama. Kemenag diminta segera mengatasi perkara yang telah menjadi perhatian publik itu.
Anggota Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengaku prihatin dengan keadaan tersebut. Padahal posisi jabatan Dirjen Bimas Katolik sudah kosong selama delapan bulan, sejak pejabat sebelumnya Eusabius Binsasi pensiun pada Juli 2019.
"Kekosongan 8 bulan itu, menurut saya seakan-akan Kemenag enggak punya desain atau tidak punya konsep tentang pengisian jabatan berdasarkan atas semangat jenjang karir yang jelas," ujar Ace di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).
Hal ini, kata Ace, seharusnya tidak boleh terjadi supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik di masyarakat. Ace menilai, kurang logis bila Indonesia dengan banyaknya penganut Katolik, tetapi tidak memiliki pejabat eselon satu di lingkungan Kemenag yang tidak beragama Katolik.
"Kan lucu, kita ini negara besar, dengan jumlah SDM yang banyak, Katoliknya juga banyak, tetapi untuk mengisi satu formasi di eselon 1 untuk dirjen Katolik saja, 8 bulan sampai sekarang ini belum terisi," kata Ace.
Politikus Golkar itu pun mengaku telah mendapat informasi bahwa lelang jabatan untuk Dirjen Bimas Katolik akan dilakukan pekan depan. Ia pun mempertanyakan, mengapa Kementerian Agama tak menyiapkan dan melakukan analisis jabatan untuk pejabat-pejabat yang memasuki purna tugas, agar disiapkan penggantinya.
"Prosedur ya prosedur, tapi kan dalam analisis jabatan kita sudah bisa memperkirakan 2 bualn lagi akan kosong, akan pensiun gitu, dimulailah lelang atau apapun namanya. Supaya jangan sampai terjadi keksongan jabatan. Ini reformasi birokrasinya gimana sih?" kata Ace.
Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI Umar Basor menyatakan, klarifikasi yang diberikan Kementerian Agama pada DPR soal penunjukkan ini cukup jelas. Namun, kata dia, hal ini belum bisa menyelesaikan polemik di masyarakat.