Ace Hasan Nilai Mardani Tak Etis Sebut Jokowi Lepas Tangan Status Corona
Oleh Muhammad Said · · Kabar Parlemen
kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepaskan tanggungjawab kepada daerah lewat kebijakannya memerintahkan kepala daerah untuk menentukan status bencana di daerah masing-masing.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai Mardani tidak etis menyalahkan Pemerintahan Jokowi dalam kebijakan penanggulangan virus corona.
"Tak etis di saat semua elemen bangsa bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus Corona dan persebarannnya di Indonesia, ada pihak-pihak yang selalu mencari ruang untuk saling salah-menyalahkan. COVID-19 ini bukan hanya masalah Pemerintahan Jokowi saja, tetapi masalah kita semua. Masalah dunia, masalah global," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, dalam keterangannya, Minggu (15/3/2020).
Ace menilai kebijakan menyerahkan status darurat bencana kepada daerah adalah langkah yang tepat. Dasannya, karena setiap daerah dinilai berbeda tingkat persebaran Coronanya.
"Pemerintah Daerah memiliki caranya masing-masing dalam menangani COVID-19 ini walaupun secara teknis kita telah memiliki Protokol COVID-19 yang telah diumumkan Pemerintah Pusat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan WHO," imbuhnya.
Ace Hasan menyebut pemerintah mempelajari persebaran virus Corona dari beberapa negara. Namun, masing-masing negara dan daerah juga memiliki masalah yang berbeda.
"Kita belajar kepada negara lain dalam menangani persebaran Virus Corona ini. Tapi tentu masing-masing negara berbeda-beda. Disamping karena sistem pemerintahannya berbeda, juga tingkat masalah persebarannya juga bisa jadi berbeda juga," ungkapnya.
"Langkah Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang telah mengambil berbagai kebijakan sesuai dengan kewenangannya saya kira sudah tepat. Menyediakan fasilitas medis antara lain Rumah Sakit, tenaga medis, sarana pra sarana medis dan himbauan untuk menjaga kebersihan, meliburkan sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu, menunda kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, dan lain-lain, merupakan langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kondisi daerahnya masing-masing," imbuhnya.