kabargolkar.com, SUBANG - Rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada tanggal 6 Mei 2020 di 17 Kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk Subang menuai pro dan kontra. Hal tersebut mendapat tanggapan serius dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang Hj.Elita Budiarti.

Menurutnya, pemberlakuan PSBB itu turun atas dasar rekomendasi atau persetujuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan atas permintaan Gubernur Jabar dengan melihat beberapa indikator dalam upaya mencegah penularan Covid-19 .

“Jadi saat suatu daerah mengajukan PSBB , artinya kepala daerah dan Jajarannya sudah menganalisa memprediksi keuntungan kerugian juga dampak dari PSBB dan sudah siap dengan mekanisme untuk mengatasi side efek dari PSBB,”jelas Hj.Elita Budiarti yang kini menjabat juga sebagai Wakil Ketua DPRD Subang.

Pemberlakuan PSBB tersebut kata Elita, adalah sesuatu hal yang harus warga Subang Ikuti dan patuhi demi kebaikan kita semua. “Semua aturan dalam PSBB nanti , karena itu adalah hal yang sangat penting untuk memutus rantai penularan dari Covid- 19 ini,”ujarnya.

Ditegaskan dia, kalau Subang sampai masuk zona merah berati kita (Subang) gagal dan kalah dalam perang melawan pandemi covid -19 ini. “Tentu penyebabnya pengaruh terbesar dari masyarakat yang tidak disiplin tidak patuh dan tidak mengikuti semua anjuran dari pemerintah,”keluhnya.

Ia juga berpesan kepada tim gugus tugas percepatan penanganan (TGTPP) Covid-19 Subang terutama divisi pencegahan Dinas Kesehatan Subang jangan mengutamakan kuratif, tetapi harus memprioritaskan dan fokus kepada preventif dan promotif terutama tracing dari yang sudah terkonfirmasi Positif Covid -19.

“Protapnya harus jelas jangan sampai salah dan lambat dalam melakukan langkah- langkah 3 hal tersebut,”pesannya.

“Saya titip tetap utamakan keselamatan tim, baik Tenaga Medis ataupun tim lainya yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan pasien terutama pasien yang terkonfirmasi positif Covid -19,”pungkasnya.