kabargolkar.com, SAMPIT - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melancarkan serangan
kritik terhadap Pemkab Kotim dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemkab dinilai tidak memiliki strategi dan formulasi yang baik menangani wabah. Termasuk dampaknya. Padahal, wabah sudah berlangsung selama dua bulan.

”Sampai hari ini Fraksi Golkar belum melihat kesungguhan yang nyata dalam bentuk perencanaan strategi yang sistematik dan komprehensif dalam penanganan konflik oleh pemerintah kabupaten," kata Darmawati, Juru Bicara Fraksi Golkar dalam Forum Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kotim, akhir pekan lalu.

Fraksi Golkar mendorong Pemkab Kotim dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang bertanggung jawab menangani Covid-19 agar bertindak lebih nyata dan tegas dalam menanggulangi wabah ini. Hasil pantauan Fraksi Golkar, ada lima hal yang harus menjadi catatan dan perhatian yang diharapkan jadi fokus penanganan.

Lima hal tersebut, yakni perlunya langkah pencegahan dengan memutus mata rantai Covid-19, penanganan secara medis korban Covid-19, pengaman jaring sosial terhadap warga terdampak, penanganan dampak ekonomi dan bisnis, serta langkah nyata mempersiapkan kebijakan normal baru (new normal).

Lebih lanjut Darmawati mengatakan, kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan masih sangat rendah. Secara kasat mata hal itu bisa dilihat di jalanan, pasar, dan pusat perbelanjaan. Banyak warga yang tidak menggunakan masker.

”Parahnya, tidak ada langkah persuasif dari pemerintah untuk melakukan edukasi dengan mengingatkan. Tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi harus ada langkah yang lebih maju dalam upaya pemerintah yang hadir langsung di tengah masyarakat," tegas Darmawati.

Darmawati melanjutkan, pemerintah pusat telah mengambil berbagai kebijakan berupa perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 secara langsung. Mulai dari program keluarga harapan, pembagian bahan kebutuhan pokok, kartu prakerja, hingga keringanan tarif listrik.

”Fraksi Golkar mendorong kebijakan ini juga harus diikuti di tingkat daerah dan bersifat lokal sesuai kondisi nyata di daerah, karena sampai saat ini tidak semua bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat,” katanya.

Di samping itu, tambahnya, pendataan warga penerima bantuan juga harus diperbaiki. Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, banyak bantuan belum tepat sasaran. Pemkab Kotim harus mengoptimalkan pengawasan pendataan dengan memanfaatkan semua potensi aparatur pemerintah sampai tingkat bawah, sehingga bisa menghasilkan data akurat.

Dalam kesiapan penanganan pasien dan ketersediaan tenaga medis, kata Darmawati, juga masih ditemukan kekurangan alat pelindung diri (APD). Selain itu, pelayanan di tingkat puskesmas perlu evaluasi, karena ditemukan ada yang enggan melakukan pelayanan dengan alasan tidak dibekali APD dan standar pelayanan Covid-19, sehingga masyarakat terganggu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri berterima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan DPRD. Hal itu akan jadi koreksi untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Mengenai masih adanya masyarakat yang belum tertib melaksanakan protokol kesehatan, menurut Taufiq, hal itu karena Pemkab Kotim belum memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga tidak bisa mengambil tindakan penertiban yang bersifat memaksa