Kabargolkar.com - Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Sumut HM Hanafiah Harahap
menegaskan bahwa pihaknya akan menggodok dan menelaah hasil Musda Golkar Deliserdang X pada12 September 2020 lalu. Hal itu terpaksa dilakukan karena ada dua kepemimpinan Golkar Deliserdang saat ini dari hasil Musda versi Cadika dan versi Wings Hotel.

Menurut Hanafiah, penggodokan tersebut belum bisa dipastikan waktunya, apakah sebelum Pilkada serentak maupun sesudahnya.

“Masalah ini sudah ke Mahkamah Partai Golkar. Kawan-kawan Pimpinan Kecamatan (PK) yang ada di Deliserdang sesuai dengan hak konstitusi mereka,” sebut Hanafiah, Kamis (26/11/2020).

Dijelaskannya, sejumlah Pimpinan Kecamatan telah mengadukan dan minta perlindungan hukum ke mahkamah partai.

“Namun di Makamah Partai tidak ada kapasitas untuk memberi penjelasan keberadaan, tapi di forum Paripurna Musda Golkar Sumut di DPP kemarin memutuskan menetapkan persoalan kepemimpinan Golkar Deliserdang diserahkan kepada Golkar Sumut hari ini, yang dipimpin Musa Rajekshah” tegas Hanafiah.

Untuk Golkar Deliserdang, lanjut Hanafiah, Golkar Sumut masih melakukan penggodokan dan telaah.

"Belum ada membuat hasil lebih jauh dan belum sampai pada keputusan apakah Musda ulang atau lainnya. Kita masih menelaah tertib konstitusi organisasi dan hal hal lain. Kita tidak mau mengulangi hal yang salah terhadap konsolidasi organisasi baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa dan sebagainya,” urai Hanafiah.

Persoalan sah atau tidak sah Musda Golkar Deliserdang yang digelar di Cadika, menurut Hanafiah, sudah diserahkan ke Golkar Sumut yang saat ini dipimpin Musa Rajekshah.

“Beliau (Musa Rajekshah) berpesan agar kader Golkar di Sumut menjaga soliditas untuk bersama-sama berjuang meraih kemenangan dan khusus untuk Golkar Kabupaten Deliserdang untuk tidak mengambil langkah langkah organisasi yang berlawanan dengan keutuhan organisasi,” sebut Hanafiah.

Musda Golkar Deliserdang yang digelar di Cadika Lubukpakam, jelas Hanafiah, adalah rangkaian dari konsilidasi organisasi sesuai dengan instruksi dari Ketum Airlangga Hartarto dan juga instruksi dari Plt Ketua Golkar Sumut, Doly Kurnia Tanjung.

“Itu kita bisa pahami, dan saya yang hadir pada waktu itu sebagai Wakil Ketua Bidang Korbid Hukum dan HAM sudah mengingatkan, bahwa Musda maupun konsolidasi organisasi harus berpedoman pada ketentuan organisasi secara utuh dan menyeluruh, tidak boleh ditafsirkan sendiri sendiri,” imbuhnya.

“Nah, saya secara pribadi yang hadir pada waktu itu melihat dan menyaksikan bahwa konsolidasi Musda di Cadika itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, khususnya bahwa pemahaman tentang perivikasi faktual itu tidak boleh serta merta diambil dari sepihak, dalam hal ini pimpinan sidang,” jelasnya.

Hanafiah menyebutkan, bahwa pimpinan sidang pada Musda di Cadika dipimpin oleh DPD Golkar Sumut yang sudah demisioner