Golkar Bali Hadirkan Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia untuk Bedah Buku

Berbicara UU 33 tahun 2024, melihat latar belakang lahirnya ini karena sudah cukup lama, maka perlu untuk direvisi, memngingat semangat dahulu memasuki era reformasi. Dimana saat itu ada permasalahan timbul akibat komunikasi pemerintah pusat dan daerah.

Semangat yang muncul, kata Doli, adanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan yang dirasakan daerah-daerah yang mengemuka di daerah yang memiliki potensi alam timpang pembangunannya.

“Selalu yang diatur dalam perimbangan selalau hasil tambang, kebun, batubara, kelapa sawit, minyak bumi dan gas bumi. Oleh karena itu, sederhana itu pembentukan UU 33/24 waktu itu,” akunya.

Ia melihat, ada potensi daerah yang tidak terakomodir dalam latar belang pembagian perimbangan, sehingga ada sektor yang terabaikan, salah satunya seperti di Provinsi Bali, perlu diatur memang dalam undang-undang.

Mestinya, seluruh potensi pembagian dana perimbangan yang diberikan pusat, dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat bukan dinikmati golongan tertentu, sehingga tidak terjadi reaksi/protes.

“Di DPR ternyata selama ini DPR tidak ada komisi yang menjadi mitra dalam transfer dana daerah selama ini berjalan apa adanya, tidak ada mekanisme formal, monitoring atau evaluasi. Sehingga pembagian sangat tergantung lobi kepala daerah,” bebernya.