Kabar Golkar

Golkar Bali Siap Kokohkan Regulasi Lembaga Pengkreditan Desa

Oleh · · Kabar Daerah

Ketua Bakumham DPD Golkar Bali, D.A.P. Sri Wigunawati, S.Sos., SH., M.Si. didampingi Ketua Panitia I Made Bandem Dananjaya, S.H., M.H, (17/8). (Photo: I KADEK SURYA KENCANA/RADAR BALI)
Ketua Bakumham DPD Golkar Bali, D.A.P. Sri Wigunawati, S.Sos., SH., M.Si. didampingi Ketua Panitia I Made Bandem Dananjaya, S.H., M.H, (17/8). (Photo: I KADEK SURYA KENCANA/RADAR BALI)

Ketua Bakumham Golkar Bali, Sri Wigunawati menegaskan indikasi persoalan di dalam tubuh LPD harus direspons dengan cepat. Jelasnya, berdasarkan data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali disebutkan bahwa dari total 1.433 LPD pada 2015, tercatat sebanyak 158 LPD (11,03%) di Bali dinyatakan bangkrut dan tidak beroperasi lagi.

Terdiri atas 54 LPD di Tabanan, 31 LPD di Gianyar, 25 LPD di Buleleng, 24 LPD di Karangasem, 8 LPD masing-masing di Badung dan Bangli, 4 LPD di Klungkung, dan 1 LPD di Jembrana.

“Oleh karena itu diperlukan upaya dan sentuhan langsung dari seluruh pihak sebagai pemilik LPD. Desa adat harus melakukan pembenahan, baik dari aspek restrukturisasi, kualitas SDM pengurus, manajemen, akuntansi, pengawasan dan penegakan hukum yang berorientasi pada manfaat. Webinar ini merupakan respons dalam menyikapi masalah yang sedang terjadi di LPD kita. Golkar Bali berkomitmen mengedukasi serta mengkaji langkah dan solusi yang harus ditempuh untuk menjaga eksistensi LPD dalam bentuk kearifan budaya lokal,” Srikandi Golkar asal Jembrana itu.