“Jadi meskipun belum ada instruksi resmi dari partai (DPP), tapi sudah ada himbauan untuk menindaklanjuti KIB oleh pengurus DPD provinsi, kabupaten bahkan sampai kecamatan dan kelurahan/desa,” kata Suswati.

Golkar sendiri yang memiliki 3 kursi di DPRD Kabupaten Blitar, berusaha menjaga etika politik ketika diundang oleh PAN untuk membahas KIB. Kedepan ditegaskan Suswati akan ada pertemuan lanjutan, untuk lebih mematangkan pembentukan KIB antara Golkar, PAN dan PPP.

“Monggo kita menghormati PAN yang mengundang, untuk selanjutnya dibicarakan langkah-langkah untuk bersatu pada 2024 yaitu Pilpres. Karena KIB ini sesuai kesepakatan untuk kepentingan Pilpres 2024, kalau nanti ada instruksi DPP untuk berlanjut pada Pileg dan Pilkada 2024 kami malah bersyukur,” imbuh Suswati.