kabargolkar.com - DPD II Partai Golkar Kabupaten Kolaka Utara tidak muluk-muluk menargetkan kursi DPRD yang akan diraih pada Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, calon legislatif (caleg) yang akan diusung partai berlambang pohon beringin tersebut, mengacu pada hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh DPP Golkar.

Menurut Ketua DPD Golkar Kolaka Utara, Abu Muslim, sejak Agustus 2022 lalu pihaknya telah melakukan penjaringan bakal calon legislatif. Selanjutnya, bakal caleg tersebut diusulkan ke DPD I provinsi dan diteruskan ke DPP untuk kemudian dilakukan survei secara berkala.

"Sesuai permintaan DPP, bakal caleg yang diusung sebanyak 200 persen dari total kursi DPRD kabupaten/kota dan provinsi, November kemarin sudah mulai diseleksi dari 200 persen tersisa 150 persen saja," terangnya, Kamis (29/12/2022).

Dari 200 persen bakal Caleg, 50 persen diyatakan tidak layak karena dinilai tidak bekerja maksimal mensosialisakan partai dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024.

"Februari 2023 kembali akan dilakukan survei menuju 100 persen finalisasinya pada April, mengerucut hingga 25 orang yang betul-betul memiliki elektabilitas bagus di setiap dapil," jelasnya.

Berbeda dengan Pileg 2019, Partai Golkar pada Pileg 2024 berbasis data survei sehingga 25 caleg Golkar di Kolaka Utara telah terpersentasekan peta kekuatan masing-masing.

"Mereka bergerak berdasarkan data tidak semrawut, sehingga caleg dari nomor urut 1-9 misalnya, itu telah memiliki basis suara masing-masing sesuai hasil survei yang diberikan teman-teman dari DPP melalui DPD provinsi," ujarnya.

Saat ini Golkar Kolaka Utara, belum menargetkan sekian kursi nanti setelah hasil survei turun, baru dapat sampaikan target Pileg 2024.

"Data tersebut akan diberikan di Februari 2023 dan akan menjadi panduan kami di Kabupaten Kolaka Utara untuk menyongsong Pileg 2024 mendatang," ujarnya.

Terkait persoalan administrasi partai, Sekertaris DPD II Partai Golkar Kolaka Utara, Erwin Hawaluddin menegaskan, jika partai besutan Airlangga Hartarto itu semuanya berjalan sesuai mekanisme dan arahan dari DPD I Golkar provinsi dan DPP. "Koordinasi dengan KPU Kolaka Utara juga aman, karena hampir setiap bulan kami berkoordinasi," pungkasnya.