kabargolkar.com - Fungsionaris Pusat Partai Golkar KPH Henry Indraguna mengenakan setelan jas
hitam berdasi kuning yang mencatatkan dirinya sebagai salah satu dari ratusan kader terbaik Beringin yang berhasil meraih gelar doktor dan memberikan kebanggaan dengan meraih predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 11 Maret (UNS) Solo.

Prestasi Henry Indraguna cukup paripurna. Usai melewati masa studi selama dua tahun tujuh bulan, Henry Indraguna berhasil mencatatkan nilai 3.94 pada Ujian Terbuka Promosi Doktor Program Studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS Solo yang dilaksanakan di Aula Gedung Amiek Sumindriyatmi FH UNS Solo, Jumat (3/2/2023).

Disertasi Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini berjudul: "Membangun Model Pelaksanaan Pemilu Guna Mewujudkan Anggota Legislatif yang Berkarakter Pancasila", dinilai sangat relevan dengan situasi Indonesia yang sedang menuju pesta rakyat, yakni Pemilu 2024.

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan perdebatan sistem pemilihan proposional terbuka dan tertutup yang menjadi isu hangat publik dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Negara sudah mempunyai Program Profil Pelajar Karakter Pancasila. Anggota legislatif juga harus memiliki profil karakter Pancasila. Mulai dari sila pertama, harus punya rasa takut akan Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dunia. Juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, jenis kelamin. Juga membela keadilan yang berorientasi pada rakyat karena kita adalah wakil rakyat,” kata Henry didampingi istri tercinta Fangky Christina Hartati menjelaskan alasan pengambilan disertasinya.

Henry menyebut penyelenggaraan pemilu belum dapat mewujudkan anggota legislatif yang berkarakter Pancasila. Ini karena aspek-aspek yang mengawali dalam proses pencalonan anggota legislatif dalam pemilihan umum belum mencerminkan keadilan sosial.

“Praktik politik uang yang sangat besar hingga sampai angka miliaran rupiah dalam proses pemilu legislatif mengakibatkan seorang calon anggota terpilih berpikir keras namun culas untuk mencari cara bagaimana mengembalikan modal yang ia gunakan selama pencalonan,” ungkap pengacara kondang ini.

Dengan demikian, lanjut Henry hal itu akan berakibat terjadinya praktik-praktik korupsi setelah mereka terpilih.

“Hal ini juga menimbulkan banyaknya pelanggaran tindak pidana pemilu yang tidak jelas penyelesaiannya. Semestinya setiap pelanggaran dapat mendiskualifikasi calon anggota legislatif tersebut,” tandasnya.

Untuk mewujudkan karakter itu, dalam disertasinya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini mengusulkan untuk kampanye calon legislatif harus dibiayai oleh negara.

“Logikanya jika kampanye tidak dibiayai pemerintah maka calon legislatif akan mengeluarkan banyak uang. Setelah duduk nanti pasti akan berpikir bagaimana cara mengembalikan uang tersebut,” beber Henry.

Lebih lanjut ia juga mengusulkan syarat minimal pendidikan untuk anggota dewan di daerah dan nasional.

“Pendidikan ini adalah sangat penting dan menjadi standar dasar bagi anggota legislatif. Untuk anggota DPRD misalnya standar S1 maka untuk DPR-RI ya mestinya S2 atau bahkan S3," tuturnya.

Di akhir perbincangan dengan awak media, Henry mengungkapkan harapannya agar semua paparannya yang dituangkan dalam disertasinya dapat memberikan masukan berharga dan bernilai untuk mewujudkan ekosistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia