kabargolkar.com - Di tengah gugatan sistem pemilihan umum (Pemilu) yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah (Jateng) justru surplus bakal calon legislatif (bacaleg).
Panggah Susanto menuturkan ada kenaikan 200 persen dari total kursi di daerah pemilihan. Hal ini seolah menandakan sistem pemilu tidak berpengaruh pada proses internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sesuai arahan DPP Golkar, pihaknya masih konsisten mengikuti jadwal Pemilu. Jadwal mulai penjaringan bacaleg untuk Pileg, Pilkada serentak maupun Pilpres.
"Kita penjaringan bacaleg ada 200 persen atau dua kali lipat dari total kursi di dapil tersebut. Selanjutnya ada proses penjaringan nama 150 persen dan 100 persen saat masuk bulan April. Prinsipnya Golkar adalah partai yang mampu melakukan regenerasi. Hampir ada di semua usia," kata Panggah kepada wartawan, Sabtu kemarin.
Dia bakal menyiapkan cara untuk berhadapan dengan sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup yang nantinya akan diputuskan oleh KPU RI.
Sedangkan intruksi partai kepada semua kader dan pengurus harus punya semangat mempersiapkan diri menuju kontestasi Pemilu 2024. "Kader-kader harus punya semangat yang sama. Semangatnya membesarkan partai dan tidak harus soal hitungan kursi," ungkapnya.
Terkait masa kampanye waktunya sedikit atau 75 hari, menurut dia tidak ada masalah dengan waktu kampanye Pemilu 2024 yang singkat. Partainya tentunya punya pengalaman bagaimana menyikapi masalah.
"Cukup atau tidak mencukupi ya tergantung bagaimana kerja kita. Dikasih waktu panjang kalau leha-leha tidak bisa penuhi target. Kalau waktu singkat kita pasti serius turun ke lapangan," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP pemenangan Pemilu Jateng-DIY, Iqbal Wibisono mengatakan pihaknya tinggal memberikan motivasi pendekatan pada bacaleg semangat dalam memetakan penjaringan di setiap dapilnya.
"Semua tergantung militansi kader, apakah ada berapa banyak sampai proses tahapan harus dijalankan. Tahapannya daftar bacaleg Mei nanti, maka kami minta kader untuk kampanye sedini mungkin lewat medsos," beber dia.
Terkait sikap partainya terhadap prosedur Pemilu pada proporsional terbuka. Namun bila keputusan gugatan hakim nantinya proporsional tertutup harus mematuhi keputusan hakim.
"Kami mendukung proporsional terbuka, jika nanti hasil keputusannya proporsional tertutup mau tidak mau harus tunduk pada keputusan," pungkasnya.